Rapor 2 Tahun Prabowo-Gibran: Capaian, Kritik, dan Pekerjaan Rumah Pemerintah

Purbalingga, 21 Oktober 2026 — Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum untuk mengevaluasi arah kebijakan, capaian pembangunan, serta berbagai persoalan yang masih membutuhkan perhatian. Sejumlah indikator ekonomi menunjukkan pertumbuhan, sementara program prioritas pemerintah terus berjalan. Namun, pelaksanaannya juga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas anggaran, pemerataan manfaat, perlindungan hak asasi manusia, dan kualitas tata kelola pemerintahan.

Rapor dua tahun Prabowo-Gibran tidak cukup dinilai hanya dari besarnya anggaran atau jumlah program yang diluncurkan. Evaluasi juga perlu melihat dampak kebijakan terhadap kehidupan masyarakat, transparansi penggunaan uang negara, serta kemampuan pemerintah menyelesaikan persoalan mendasar.

Dari pertumbuhan ekonomi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan, hingga penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), berbagai kebijakan pemerintah memperlihatkan capaian sekaligus pekerjaan rumah yang belum selesai.

 

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Sejauh Mana Dampaknya Dirasakan Masyarakat?

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai kinerja pemerintahan adalah pertumbuhan ekonomi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,11 persen sepanjang 2025, meningkat dibandingkan pertumbuhan 5,03 persen pada 2024.

Angka tersebut menunjukkan bahwa perekonomian nasional masih tumbuh di tengah berbagai tantangan global. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak otomatis berarti seluruh kelompok masyarakat merasakan peningkatan kesejahteraan dengan besaran yang sama.

Penilaian terhadap kondisi ekonomi juga perlu mempertimbangkan daya beli rumah tangga, kesempatan kerja, kualitas lapangan pekerjaan, harga kebutuhan pokok, dan pemerataan pendapatan.

Bagi masyarakat, pertanyaan yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari bukan hanya seberapa tinggi pertumbuhan ekonomi, tetapi apakah pendapatan meningkat, pekerjaan semakin mudah diperoleh, dan kebutuhan dasar semakin terjangkau.

Karena itu, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen dapat menjadi salah satu indikator positif, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh persoalan kesejahteraan masyarakat telah teratasi.

Tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan tersebut menghasilkan manfaat yang lebih merata, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah, pekerja informal, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

 

Program Makan Bergizi Gratis: Ambisi Besar, Tantangan Pelaksanaan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran. Program ini dirancang untuk mendukung pemenuhan gizi, terutama bagi anak-anak dan kelompok penerima manfaat lainnya.

Secara tujuan, pemenuhan gizi memiliki hubungan penting dengan kesehatan dan kualitas sumber daya manusia. Namun, keberhasilan program tidak cukup diukur berdasarkan jumlah makanan yang dibagikan atau besarnya anggaran yang dialokasikan.

Publik juga perlu mengetahui apakah makanan yang diberikan memenuhi standar gizi dan keamanan pangan, apakah distribusinya menjangkau kelompok sasaran secara merata, serta bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaannya dilakukan.

Perhatian terhadap anggaran juga menjadi bagian penting dari evaluasi. Pada Juli 2026, Reuters melaporkan bahwa anggaran MBG untuk tahun tersebut dipangkas menjadi Rp229 triliun, dari alokasi sebelumnya sebesar Rp268 triliun. Anggaran awal yang sempat direncanakan untuk program tersebut mencapai Rp335 triliun.

Perubahan angka anggaran itu perlu dibaca sesuai periode dan tahap perencanaannya. Anggaran awal, anggaran setelah penyesuaian, serta realisasi belanja merupakan hal berbeda dan tidak dapat dipertukarkan begitu saja.

Dengan skala pembiayaan yang besar, transparansi menjadi kebutuhan mendasar. Pemerintah perlu membuka informasi mengenai penggunaan anggaran, mekanisme pengadaan, kualitas makanan, serta hasil evaluasi program.

Pertanyaan pentingnya adalah apakah MBG benar-benar meningkatkan status gizi penerima manfaat, bagaimana dampaknya diukur, dan apakah pelaksanaannya berjalan efisien tanpa mengurangi kualitas layanan publik lainnya.

Dengan demikian, rapor program MBG sebaiknya tidak hanya bertumpu pada besarnya cakupan distribusi, tetapi juga pada hasil yang dapat diukur, pengawasan yang efektif, dan pertanggungjawaban anggaran.

 

Karhutla Indonesia 2026: Ujian Nyata Komitmen Perlindungan Lingkungan

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi salah satu persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian serius pada 2026. Kebakaran tidak hanya mengancam kawasan hutan, tetapi juga dapat menimbulkan kabut asap, mengganggu kesehatan masyarakat, merusak ekosistem, dan menghambat aktivitas ekonomi.

Data indikasi luas kebakaran yang dipublikasikan melalui sistem pemantauan pemerintah menunjukkan bahwa kebakaran telah menjangkau area yang luas sepanjang 2026. Laporan Reuters pada Oktober juga menyoroti peningkatan luas lahan terbakar pada September.

Angka luas kebakaran perlu dibaca berdasarkan periode pelaporan, metode pemantauan, dan pembaruan data. Meski demikian, perkembangan tersebut menegaskan pentingnya upaya pencegahan yang konsisten, bukan hanya pengerahan petugas setelah kebakaran terjadi.

Pemerintah perlu memastikan bahwa penanganan karhutla mencakup pengawasan kawasan rawan, kesiapan pemadaman, perlindungan lahan gambut, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Selain itu, keterlibatan masyarakat setempat menjadi bagian penting dalam pencegahan. Warga yang tinggal di sekitar kawasan rawan kebakaran perlu mendapatkan informasi, dukungan, dan sarana untuk melaporkan potensi kebakaran sejak dini.

Keberhasilan penanganan karhutla seharusnya tidak hanya dinilai dari banyaknya operasi pemadaman yang dilakukan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menekan luas area terbakar dan mencegah kejadian serupa berulang.

 

HAM dan Kebebasan Sipil: Seberapa Kuat Perlindungan Hak Warga Negara?

Evaluasi dua tahun pemerintahan juga perlu mencakup perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan sipil. Dalam negara demokratis, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, mengkritik kebijakan, berkumpul secara damai, dan meminta pertanggungjawaban pemerintah.

Amnesty International Indonesia menerbitkan evaluasi mengenai kondisi HAM selama periode pemerintahan Prabowo-Gibran. Dalam laporannya, organisasi tersebut menyoroti dugaan serangan terhadap pembela HAM serta penangkapan dan kekerasan terhadap peserta demonstrasi.

Angka-angka yang disampaikan dalam laporan tersebut merupakan temuan pemantauan organisasi dan perlu dipahami sesuai metodologi serta cakupan laporan yang bersangkutan. Namun, temuan itu tetap menjadi bahan penting untuk menilai bagaimana kebebasan sipil dilindungi dalam praktik.

Kritik terhadap pemerintah dan aksi demonstrasi merupakan bagian dari kehidupan demokratis. Penanganan demonstrasi karena itu perlu dilakukan secara proporsional, dengan menghormati hak warga serta memastikan setiap dugaan pelanggaran diproses secara transparan.

Pemerintah juga perlu menjamin adanya mekanisme pengaduan dan penyelidikan yang kredibel ketika muncul dugaan kekerasan atau tindakan berlebihan oleh aparat.

Perlindungan HAM bukan sekadar persoalan citra pemerintah. Hal tersebut berkaitan langsung dengan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dan kualitas demokrasi.

Dalam evaluasi dua tahun pemerintahan, ukuran keberhasilan tidak hanya terletak pada pelaksanaan program pembangunan, tetapi juga pada sejauh mana negara menjamin hak warga untuk berpartisipasi dan menyampaikan kritik tanpa rasa takut.

 

Pemberantasan Korupsi: Mengapa Kepercayaan Publik Perlu Dijaga?

Korupsi masih menjadi persoalan penting dalam evaluasi tata kelola pemerintahan Indonesia. Praktik korupsi dapat mengurangi efektivitas belanja negara, merusak kepercayaan publik, dan menghambat pemerataan manfaat pembangunan.

Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perceptions Index (CPI) 2025 yang diterbitkan Transparency International menempatkan Indonesia pada skor 34 dari 100 dan peringkat 109 dari 182 negara.

Indeks tersebut mengukur persepsi terhadap korupsi di sektor publik berdasarkan sumber-sumber penilaian yang digunakan Transparency International. Artinya, skor CPI bukan penghitungan langsung atas seluruh kasus korupsi yang terjadi di Indonesia.

Meski begitu, hasil tersebut menjadi salah satu indikator yang relevan dalam pembahasan integritas sektor publik. Pemberantasan korupsi membutuhkan lebih dari sekadar pernyataan politik atau penindakan terhadap sejumlah kasus.

Penguatan pengadaan barang dan jasa, transparansi anggaran, pengawasan konflik kepentingan, perlindungan pelapor, dan independensi lembaga penegak hukum juga berperan penting dalam membangun tata kelola yang akuntabel.

Dalam program pemerintah dengan anggaran besar, keterbukaan informasi menjadi semakin penting. Masyarakat perlu dapat mengetahui bagaimana anggaran direncanakan, siapa yang melaksanakan program, dan bagaimana hasilnya dievaluasi.

Rapor pemberantasan korupsi pada akhirnya perlu dinilai dari konsistensi penegakan hukum, perbaikan sistem, dan kemampuan mencegah penyalahgunaan kewenangan, bukan hanya dari jumlah perkara yang diumumkan kepada publik.

 

Revitalisasi Sekolah: Perbaikan Pendidikan Tak Cukup Berhenti pada Infrastruktur

Pendidikan menjadi bidang lain yang penting dalam evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Salah satu program yang dijalankan adalah revitalisasi satuan pendidikan untuk memperbaiki kondisi sarana dan prasarana sekolah.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melaporkan pelaksanaan program revitalisasi pada 2025 yang mencakup 16.167 satuan pendidikan, dengan anggaran sekitar Rp16,9 triliun dan manfaat yang ditargetkan menjangkau sekitar 4,23 juta peserta didik.

Angka tersebut menunjukkan skala program yang dijalankan. Namun, penilaian terhadap hasilnya tetap perlu memperhatikan realisasi pekerjaan, kualitas bangunan, ketepatan sasaran, dan keberlanjutan pemeliharaan fasilitas.

Perbaikan gedung sekolah merupakan kebutuhan penting, tetapi peningkatan mutu pendidikan juga bergantung pada kualitas pembelajaran, ketersediaan guru, pemerataan tenaga pendidik, serta akses terhadap fasilitas belajar yang memadai.

Sekolah yang telah direvitalisasi perlu benar-benar memberikan lingkungan belajar yang lebih aman dan layak bagi siswa. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa sekolah di wilayah terpencil dan daerah dengan keterbatasan infrastruktur tidak tertinggal dari wilayah lain.

Dengan demikian, keberhasilan program revitalisasi seharusnya tidak hanya dihitung berdasarkan jumlah bangunan yang diperbaiki, tetapi juga berdasarkan manfaat nyata bagi siswa dan tenaga pendidik.

 

Kepuasan Publik Menurun: Sinyal Apa yang Perlu Dibaca Pemerintah?

Tingkat kepuasan publik dapat menjadi salah satu indikator untuk membaca penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Namun, angka survei perlu dipahami berdasarkan waktu pelaksanaan, jumlah responden, metode penelitian, dan batas ketidakpastian statistik.

Survei yang dilaporkan Reuters pada Oktober 2026 menunjukkan tingkat persetujuan terhadap Presiden Prabowo Subianto sebesar 44,5 persen, turun dari 51,1 persen pada Juli 2026. Survei tersebut dilakukan pada 1–10 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.213 responden.

Hasil tersebut menggambarkan perubahan penilaian publik dalam periode survei yang dibandingkan. Meski demikian, angka persetujuan tidak dengan sendirinya menjelaskan penyebab perubahan tersebut. Penjelasan mengenai faktor yang memengaruhi penilaian masyarakat harus merujuk pada temuan survei dan indikator pendukung lainnya.

Bagi pemerintah, hasil survei dapat menjadi bahan evaluasi untuk melihat kebijakan mana yang dinilai bermanfaat dan persoalan mana yang masih menjadi perhatian masyarakat.

Sementara itu, publik perlu membaca hasil survei secara kritis dengan memperhatikan metodologi dan konteksnya. Satu angka tidak dapat mewakili seluruh pandangan masyarakat yang beragam.

Pada akhirnya, kepercayaan publik dibangun melalui kebijakan yang dirasakan manfaatnya, komunikasi yang terbuka, serta kesediaan pemerintah untuk menjelaskan dan memperbaiki kekurangan.

 

Rapor Dua Tahun Prabowo-Gibran: Apa yang Harus Dibuktikan Selanjutnya?

Dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran memperlihatkan sejumlah capaian sekaligus tantangan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 tercatat sebesar 5,11 persen, program MBG menjadi kebijakan prioritas, dan revitalisasi sekolah terus dijalankan.

Di sisi lain, persoalan daya beli, efektivitas anggaran, karhutla, perlindungan HAM, pemberantasan korupsi, dan kepercayaan publik masih membutuhkan perhatian berkelanjutan.

Evaluasi terhadap pemerintahan tidak seharusnya hanya menjadi perdebatan mengenai apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal. Penilaian yang lebih berguna adalah melihat bukti capaian, kekurangan pelaksanaan, serta langkah konkret yang dibutuhkan untuk memperbaikinya.

Ada beberapa hal yang layak menjadi perhatian pada tahun-tahun berikutnya.

Pertama, pemerintah perlu memastikan pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat yang lebih merata dan tercermin dalam kondisi hidup masyarakat.

Kedua, program dengan anggaran besar harus disertai transparansi, pengawasan, dan pengukuran hasil yang jelas. Hal ini penting agar kebijakan tidak berhenti pada target administratif.

Ketiga, perlindungan lingkungan perlu diperkuat melalui pencegahan karhutla, pengawasan kawasan rawan, dan penegakan hukum yang konsisten.

Keempat, kebebasan sipil dan perlindungan HAM harus menjadi bagian dari ukuran keberhasilan pembangunan. Kritik publik semestinya dipandang sebagai bagian dari proses demokrasi.

Kelima, reformasi tata kelola dan pemberantasan korupsi harus dilakukan secara konsisten agar anggaran negara benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Rapor dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran pada akhirnya belum dapat disederhanakan menjadi satu angka atau satu penilaian mutlak. Capaian perlu diakui berdasarkan bukti, sementara kekurangan perlu dikritisi secara proporsional.

Yang lebih penting, evaluasi harus mendorong perbaikan kebijakan dan memperjelas pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.

 

FAQ: Pertanyaan tentang Rapor 2 Tahun Prabowo-Gibran

Apa saja capaian pemerintahan Prabowo-Gibran selama dua tahun?

Sejumlah hal yang dapat dievaluasi antara lain pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,11 persen pada 2025, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, dan program revitalisasi satuan pendidikan. Penilaian terhadap capaian tersebut tetap perlu mempertimbangkan hasil, pemerataan manfaat, dan efektivitas pelaksanaannya.

Bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025?

BPS mencatat ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,11 persen pada 2025, meningkat dibandingkan 5,03 persen pada 2024. Angka tersebut merupakan indikator pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak secara otomatis menggambarkan kondisi kesejahteraan seluruh masyarakat.

Mengapa program Makan Bergizi Gratis perlu dievaluasi?

MBG membutuhkan evaluasi karena memiliki cakupan dan kebutuhan anggaran yang besar. Evaluasi diperlukan untuk menilai kualitas makanan, ketepatan sasaran, keamanan pangan, transparansi anggaran, dan dampak program terhadap pemenuhan gizi penerima manfaat.

Apa saja kritik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran?

Sejumlah isu yang menjadi bahan evaluasi meliputi pemerataan manfaat pertumbuhan ekonomi, efektivitas belanja negara, penanganan karhutla, perlindungan HAM dan kebebasan sipil, serta pemberantasan korupsi. Setiap isu perlu dinilai berdasarkan data dan sumber yang relevan.

Bagaimana kondisi persepsi korupsi di Indonesia?

Transparency International mencatat Indonesia memperoleh skor 34 dari 100 dan berada di peringkat 109 dari 182 negara dalam CPI 2025. Indeks ini mengukur persepsi korupsi di sektor publik, bukan jumlah langsung seluruh kasus korupsi.

Apa yang perlu diperbaiki pada tahun berikutnya?

Pemerintah perlu memperkuat transparansi anggaran, mengukur dampak program prioritas, meningkatkan pemerataan kesejahteraan, memperkuat perlindungan HAM, dan memastikan penegakan hukum berjalan secara konsisten.

 

Simpulan

Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum untuk mengevaluasi arah kebijakan, capaian program, dan pekerjaan rumah yang masih perlu diselesaikan. Pertumbuhan ekonomi, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), revitalisasi sekolah, perlindungan HAM, pemberantasan korupsi, hingga penanganan karhutla memperlihatkan luasnya persoalan yang harus dinilai secara menyeluruh.

Namun, rapor dua tahun pemerintahan tidak cukup disusun berdasarkan banyaknya program yang diluncurkan atau besarnya anggaran yang dialokasikan. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah kebijakan tersebut memberikan manfaat nyata, menjangkau masyarakat yang membutuhkan, dan menyelesaikan persoalan yang menjadi tujuan awalnya.

Pertumbuhan ekonomi, misalnya, perlu dilihat bersama kondisi daya beli, kesempatan kerja, dan pemerataan manfaatnya. Program MBG perlu dinilai dari kualitas pelaksanaan, keamanan pangan, ketepatan sasaran, dan akuntabilitas anggarannya. Revitalisasi sekolah perlu menghasilkan lingkungan belajar yang lebih layak, sementara perlindungan HAM, pemberantasan korupsi, dan penanganan karhutla membutuhkan langkah nyata yang dapat diperiksa publik.

Karena itu, mengapresiasi pemerintah dan mengkritisi kebijakannya bukanlah dua sikap yang saling bertentangan. Kebijakan yang terbukti membawa manfaat patut diapresiasi, sedangkan masalah yang ditemukan harus disampaikan berdasarkan fakta dan ditindaklanjuti secara terbuka. Dukungan tidak seharusnya membuat masyarakat mengabaikan kekurangan, sebagaimana kritik tidak seharusnya menutup mata terhadap capaian yang memang terbukti.

Tanggung jawab memperbaiki kebijakan tetap berada pada pemerintah. Akan tetapi, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan juga membutuhkan keterlibatan masyarakat. Warga dapat membandingkan janji dengan realisasi, memeriksa data dari sumber tepercaya, mengikuti penggunaan anggaran publik, serta mengawal apakah temuan dan kritik benar-benar ditindaklanjuti.

Pada akhirnya, evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran bukan sekadar pertanyaan tentang apa yang telah dikerjakan, melainkan juga tentang perubahan apa yang sudah dirasakan dan persoalan apa yang masih menunggu penyelesaian. Rapor ini bukan akhir dari penilaian, melainkan pengingat bahwa setiap kebijakan publik perlu diuji melalui hasil, transparansi, dan pertanggungjawaban.

Sebab, pemerintah layak diapresiasi ketika menghasilkan manfaat, perlu dikritik ketika kebijakannya bermasalah, dan harus terus diawasi agar perbaikan tidak berhenti pada janji. Masyarakat pun tidak harus memilih antara mendukung tanpa bertanya atau menolak tanpa memeriksa. Yang dibutuhkan adalah sikap kritis yang berlandaskan fakta, apresiasi yang proporsional, dan pengawasan yang berkelanjutan.

 

Sumber dan Referensi

1. Kementerian Keuangan Republik Indonesia — Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: APBN Perkuat Program Prioritas dan Jaga Stabilitas Ekonomi serta Fiskal
2. INDEF — Evaluasi Ekonomi 2 Tahun Kepemimpinan Presiden Prabowo
3. Kementerian Keuangan Republik Indonesia — Publikasi APBN KiTa Edisi September 2026
4. Sekretariat Negara Republik Indonesia — Presiden Prabowo Evaluasi Program Prioritas, Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,61 Persen pada Triwulan I 2026
5. ANTARA News — Kinerja Dua Tahun Prabowo-Gibran
6. CELIOS — Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
7. Suara.com — Dua Tahun Memimpin, Ini Sederet Capaian dan PR Pemerintahan Prabowo-Gibran Menurut Pengamat
8. ANTARA News — Dari Capaian Menuju Kesejahteraan Bangsa