Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Capaian, Kritik, dan Tantangan

Yogyakarta, 24 Oktober 2026 — Evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum untuk menilai arah kebijakan nasional sejak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai menjabat pada Oktober 2024. Penilaian terhadap periode ini tidak cukup hanya melihat program yang telah dijalankan, tetapi juga perlu mempertimbangkan hasil yang dirasakan masyarakat, kondisi ekonomi, kualitas pelayanan publik, serta tata kelola pemerintahan.

Memasuki Oktober 2026, pemerintah menyoroti sejumlah capaian, termasuk realisasi investasi dan penguatan cadangan beras. Di sisi lain, hasil survei publik menunjukkan penilaian yang tidak sepenuhnya seragam, sementara organisasi masyarakat sipil mengangkat persoalan hak asasi manusia (HAM), kebebasan sipil, dan akuntabilitas kebijakan.

Lantas, bagaimana gambaran dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran? Berikut rangkuman capaian, kritik, dan tantangan yang perlu dicermati secara berimbang.

1. Capaian Pemerintah Selama Dua Tahun Pertama

Realisasi investasi mendekati Rp4.000 triliun

Salah satu capaian yang disampaikan pemerintah adalah realisasi investasi nasional sebesar Rp3.923,2 triliun untuk periode Oktober 2024 hingga September 2026. Angka tersebut disampaikan dalam rangkaian evaluasi dua tahun pemerintahan pada Oktober 2026.

Menurut laporan pemerintah, investasi tersebut menyerap sekitar 5,49 juta tenaga kerja. Sebanyak 51,8 persen realisasi investasi berada di luar Pulau Jawa, sedangkan 48,2 persen berada di Pulau Jawa.

Data ini memberikan gambaran mengenai besarnya aktivitas investasi selama periode tersebut. Namun, realisasi investasi perlu dibaca bersama indikator lain, seperti kualitas pekerjaan yang tercipta, tingkat upah, keberlanjutan proyek, keterlibatan usaha lokal, dan dampaknya terhadap pendapatan masyarakat.

Besarnya nilai investasi belum otomatis berarti seluruh masyarakat merasakan manfaat yang sama. Pemerataan manfaat dan kualitas penyerapan tenaga kerja tetap menjadi aspek penting dalam menilai keberhasilan kebijakan investasi.

Ketahanan pangan dan cadangan beras

Pemerintah juga menyoroti perkembangan cadangan beras nasional. Dalam laporan yang disampaikan pada 23 Oktober 2026, stok beras nasional pada Oktober disebut mencapai 4,56 juta ton dan diklaim sebagai rekor tertinggi sepanjang sejarah.

Cadangan beras merupakan salah satu indikator penting dalam menjaga ketersediaan pangan dan mendukung intervensi ketika terjadi gangguan pasokan. Meski demikian, tingginya stok nasional perlu diikuti evaluasi mengenai distribusi, keterjangkauan harga, kondisi petani, dan ketersediaan beras di berbagai daerah.

Stok yang besar tidak dengan sendirinya menjamin harga terjangkau di seluruh wilayah. Biaya distribusi, perbedaan kondisi geografis, daya beli rumah tangga, serta rantai pasok tetap memengaruhi harga yang dibayar konsumen.

Program prioritas dan pelayanan publik

Dalam evaluasi dua tahun pertama, pemerintah turut menyoroti program di bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, ketahanan pangan, dan hilirisasi industri. Program-program tersebut perlu dinilai berdasarkan tujuan, pelaksanaan, serta hasil yang benar-benar diterima masyarakat.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap, penilaian terhadap program pemerintah sebaiknya mencakup beberapa pertanyaan: apakah penerima manfaat telah tepat sasaran, apakah anggaran digunakan secara transparan, apakah kualitas layanan meningkat, dan apakah program dapat dipertahankan dalam jangka panjang?

2. Bagaimana Tingkat Kepuasan Publik?

Survei opini publik memberikan perspektif tambahan untuk menilai kinerja pemerintahan. Hasil survei yang diterbitkan pada Oktober 2026 menunjukkan bahwa tingkat kepuasan dapat berbeda bergantung pada lembaga penyelenggara, waktu pengumpulan data, metode penelitian, serta pertanyaan yang diajukan.

Survei Poltracking: 55,3 persen responden puas

Survei Poltracking Indonesia yang dilakukan pada 30 September hingga 7 Oktober 2026 terhadap 1.220 responden di 38 provinsi mencatat bahwa 55,3 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Sementara itu, 40,9 persen menyatakan tidak puas dan 3,8 persen tidak menjawab atau tidak memberikan penilaian.

Survei tersebut menggunakan wawancara tatap muka dan melaporkan margin of error sekitar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Poltracking juga mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah sebesar 64,8 persen.

Angka kepuasan dan kepercayaan perlu dibedakan. Seseorang dapat tetap percaya kepada pemerintah, tetapi belum tentu puas terhadap hasil kebijakan yang dirasakan sehari-hari.

Survei SMRC menunjukkan penilaian berbeda

Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dilakukan pada 1–10 Oktober 2026 mencatat 44,5 persen responden menyatakan sangat atau cukup puas terhadap kinerja Presiden Prabowo. Sebanyak 53,4 persen menyatakan kurang puas atau tidak puas, sementara 2,1 persen tidak memberikan jawaban.

Hasil SMRC dan Poltracking tidak dapat dibandingkan secara langsung tanpa memperhatikan perbedaan pertanyaan, rancangan penelitian, serta indikator yang diukur. Meski begitu, perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa evaluasi publik tidak bisa disederhanakan menjadi satu angka yang dianggap mewakili seluruh masyarakat.

Perbedaan hasil survei justru menjadi alasan untuk melihat lebih jauh faktor yang memengaruhi penilaian publik, termasuk kondisi ekonomi rumah tangga, harga kebutuhan pokok, kesempatan kerja, kualitas pelayanan, dan pelaksanaan program pemerintah.

3. Ekonomi dan Daya Beli Menjadi Tantangan Penting

Besarnya investasi merupakan indikator aktivitas ekonomi, tetapi belum cukup untuk menggambarkan kesejahteraan secara menyeluruh. Bagi masyarakat, kondisi ekonomi juga tercermin dari kemampuan memenuhi kebutuhan pokok, memperoleh pekerjaan, membayar biaya pendidikan, dan menjaga kestabilan pendapatan.

Dalam survei Poltracking, alasan ketidakpuasan yang menonjol meliputi ekonomi yang dinilai belum stabil dan harga kebutuhan pokok yang mahal. Temuan ini memperlihatkan pentingnya menghubungkan indikator makroekonomi dengan pengalaman rumah tangga.

Karena itu, salah satu tantangan pemerintahan pada periode berikutnya adalah memastikan pertumbuhan ekonomi menghasilkan manfaat yang lebih merata. Pemerintah perlu memperhatikan kualitas lapangan kerja, produktivitas usaha kecil, pengendalian inflasi, akses pembiayaan, serta pemerataan kesempatan ekonomi antarwilayah.

Evaluasi yang menyeluruh juga harus menggunakan data resmi terbaru mengenai pertumbuhan ekonomi, inflasi, kemiskinan, pengangguran, dan upah. Setiap indikator memiliki definisi dan periode pengukuran tersendiri sehingga tidak tepat menyimpulkan kondisi ekonomi hanya dari satu angka.

4. Kritik terhadap HAM, Kebebasan Sipil, dan Tata Kelola

Evaluasi pemerintahan tidak hanya menyangkut ekonomi dan program pembangunan. Kualitas demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan menyampaikan pendapat, dan transparansi pengambilan keputusan juga menjadi bagian penting dalam menilai kinerja negara.

Dalam laporan evaluasi yang diterbitkan pada 19 Oktober 2026, Amnesty International Indonesia menyampaikan kritik mengenai perlindungan HAM dan kebebasan sipil selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Organisasi tersebut menyoroti antara lain penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, penanganan kritik, serta pelibatan aparat keamanan dalam urusan sipil.

Penilaian Amnesty merupakan perspektif organisasi HAM independen dan perlu dibaca sebagai kritik berbasis pemantauan yang disampaikannya, bukan sebagai kesimpulan tunggal mengenai seluruh kinerja pemerintah. Untuk setiap kasus tertentu, pembaca juga perlu memeriksa data dan penjelasan dari lembaga negara yang berwenang, putusan pengadilan jika tersedia, serta sumber independen lain.

Di sisi lain, The Indonesian Institute dalam laporan evaluasi dua tahun pemerintahan menyoroti tantangan tata kelola politik, hukum, ekonomi, dan sosial. Isu yang diangkat mencakup partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan, perlindungan kebebasan sipil, akuntabilitas, dan ketimpangan sosial.

Kritik tersebut menunjukkan bahwa ukuran keberhasilan pemerintahan bukan hanya seberapa banyak program diluncurkan, tetapi juga bagaimana kebijakan dirumuskan, apakah masyarakat dapat berpartisipasi, serta bagaimana pemerintah mempertanggungjawabkan keputusan dan penggunaan anggaran.

5. Tantangan Pemerintahan Prabowo-Gibran ke Depan

Memasuki tahun ketiga, sejumlah agenda berikut menjadi penting untuk dicermati dalam menilai keberlanjutan kebijakan pemerintah.

Memastikan manfaat ekonomi dirasakan masyarakat

Investasi perlu diikuti penciptaan pekerjaan yang layak, peningkatan produktivitas, dan kesempatan yang lebih luas bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemerataan manfaat investasi juga perlu dievaluasi berdasarkan kondisi wilayah dan kelompok masyarakat.

Menjaga keterjangkauan kebutuhan pokok

Ketersediaan pangan harus didukung distribusi yang efektif dan harga yang terjangkau. Evaluasi kebijakan pangan perlu memperhatikan kepentingan konsumen sekaligus keberlanjutan pendapatan petani dan pelaku usaha dalam rantai pasok.

Memperkuat transparansi dan akuntabilitas program

Program prioritas pemerintah membutuhkan indikator keberhasilan yang jelas, pelaporan anggaran yang dapat diperiksa, mekanisme pengawasan, dan evaluasi dampak. Informasi mengenai penerima manfaat dan hasil program juga perlu disampaikan secara terbuka dengan tetap melindungi data pribadi.

Menjaga kebebasan sipil dan partisipasi publik

Partisipasi masyarakat, kebebasan pers, ruang kritik, dan perlindungan HAM merupakan bagian penting dari tata kelola yang demokratis. Pemerintah perlu memastikan bahwa kritik dan pengawasan publik dapat berlangsung tanpa intimidasi, sementara dugaan pelanggaran ditangani melalui proses hukum yang adil.

Mengukur hasil, bukan hanya pengumuman program

Evaluasi perlu membedakan antara rencana, anggaran yang dialokasikan, program yang telah dilaksanakan, dan hasil yang telah terbukti. Pembedaan tersebut membantu publik memahami apakah kebijakan benar-benar mencapai sasaran dan memberikan dampak yang berkelanjutan.

Kesimpulan: Evaluasi Harus Berbasis Data dan Dampak

Evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran memperlihatkan sejumlah capaian yang disampaikan pemerintah, termasuk realisasi investasi dan peningkatan cadangan beras. Namun, hasil survei menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik berbeda menurut lembaga dan metode pengukuran. Kritik mengenai kondisi ekonomi, harga kebutuhan pokok, HAM, kebebasan sipil, dan tata kelola juga menjadi bagian dari diskusi publik.

Karena itu, penilaian yang berimbang perlu melihat capaian sekaligus persoalan yang belum terselesaikan. Data resmi, metodologi survei, hasil pemantauan independen, dan pengalaman masyarakat perlu dibaca bersama agar kesimpulan tidak bertumpu pada klaim satu pihak saja.

Tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan pemerintah menghasilkan perbaikan yang terukur dalam kesejahteraan, kualitas pelayanan publik, pemerataan ekonomi, dan perlindungan hak warga negara. Pada akhirnya, keberhasilan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya program atau besarnya angka investasi, tetapi juga oleh manfaat nyata, keadilan, dan akuntabilitas yang dirasakan masyarakat.

Referensi

1. Sekretariat Negara — Dua Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo, Realisasi Investasi Capai Hampir Rp4 Ribu Triliun
2. Poltracking Indonesia — Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
3. Bisnis.com — Survei SMRC tentang Kinerja Dua Tahun Pemerintahan Prabowo
4. Amnesty International Indonesia — Rapor HAM Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
5. The Indonesian Institute — Laporan Sintesis Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran